usaha perkebunan. Ya Udah Gitu Aja - Mengenal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan Jangka Waktu Perpanjangan serta Pembaruannya dirangkum dari berbagai sumber dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu. usaha perkebunan

Statistik Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan ruang pembiayaan usaha perkebunan sebagaimana disebutkan dalam pasal 93 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan hasil penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan. Usaha perkebunan tersebut dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. farming in sungai rengit village talang kelapa subdistrict. Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan: - - - - - - - √ - - Maksimal 95% - Rekomendasi Menteri Pertanian - Perkebunan jambu mete dan. 000. Indonesia memiliki sumber daya alam yang. 1. Oleh karena koperasi merupakan badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU. 210/10/1997 tentang tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian . Memasarkan buah hasil perkebunan merupakan salah satu. Tandan Buah Segar yang selanjutnya disingkat TBS. Sebab, kepemilikan Izin Usaha. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P, adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Semangat Petani Salak Binaan BRI di Bali, Perluas Usaha Lewat “Klasterku Hidupku”. Contohnya saja jahe, lada, pala, ketumbar dan lain-lain. Sumber daya alam tersebut terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal. KATA PENGANTAR. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun. . Peraturan Presiden Nomor. Perkebunan Besar. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Lebih lanjut Permentan 98/2013 mengatur: - Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Berikut adalah contoh-contoh usaha dibidang perkebunan. Namun, bisnis itu menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penentangan pasar Eropa hingga isu deforestasi di dalam negeri. Suistainability-nya juga tidak perlu diragukan, mulai 1911 sejak dimulainya usaha perkebunan sawit di Sumatera Utara, terbukti masih bertahan. Pulau Simelue: Aceh Barat [butuh rujukan] (3). Undang-Undang Nomor 18 Tahun. Usaha perkebunan yang mempunyai keuntungan besar yaitu: Usaha Pupuk dan Bibit Tanaman Perkebunan Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan. 140/2/2009. 140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan berlandaskan pada UU No 18/2004 tentang Perkebunan tidak lagi berlaku, karena telah diganti dengan UU No 39/2014 tentang Perkebunan. Perumahan Bogor Baru Blik A5 No. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu. 000 hektar. Ketidakjelasan UU Perkebunan. 9. Hewan Peliharaan. Jika lahan Anda cukup luas, tanami saja dengan bibit pohon Sengon. Izin Usaha Tanaman Pangan; 5. 7. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin. 2. usaha perkebunan yang terus dapat dikembangkan, khususnya komoditi kelapa sawit, PT. Contoh jenis usaha dibidang pertanian yaitu: Perkebunan jeruk; Perkebunan kopi; Perkebunan kelapa sawit; Budidaya tanaman hias; Tanaman dan sayuran hidroponik. SARAN Dalam upaya pengembangan dan mempertahankan eksistensi usaha perkebunan kelapa sawit milik PT. Setiap perusahaan atau pabrik kelapa sawit tentunya memiliki kapasitas masing-masing untuk mengolah kelapa sawit. 2) sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau sesuai dengan permintaan di negara tujuan (untuk beras organik). Izin Usaha Perkebunan; 4. 000: NJOP Bumi per m2 (dibulatkan puluhan ke bawah) 5. Website Badan Pusat Statistik. Legalitas : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan /OT. Baca Juga: Dekarindo sebut batasan luas lahan untuk usaha perkebunan untuk pemerataan. 35/PUU-X/2012. Keseriusan ini diwujudkan dengan regulasi setingkat undang-undang sebagai dasar dan acuan usaha perkebunan, yaitu Undang. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha perkebunan. Saat ini luas lahan yang dikelola oleh PBS luasnya telah mencapai 54. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan, melalui pemberian insentif, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan partisipasi masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang. Sedangkan metode survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (S ingarimbun dan Effendi, 1995 : 3). Penelitian ini menggunakandan kriteria dalam menentukan keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit dengan memiliki 2 indikator yaitu (1) Pekebun, kelompok tani, koperasi harus mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan, (2) Tersedia catatan satwa dan tumbuhan di. H. 21 Dec 2015. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian (S. Lembaga yang berperan dalam pengelolaan dana sawit ini menerapkan prinsip ”from palm oil to palm oil”. Jika pelaku usaha perkebunan tidak melakukan pemenuhan komitmen, maka izin usaha perkebunan tidak akan berlaku efektif. 2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat untuk permohonan perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha: a) Apabila di sekitar lokasi perkebunan existing tidak tersedia lahan untuk dijadikan kebun masyarakat, fasilitasi dapat dilakukan melalui peremajaan kebun masyarakat; b) Peremajaan kebun masyarakat sebagaimana. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat STD-B, adalah keterangan yang diberikan oleh. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar dapat meraih keinginan tersebut. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Kegiatan usaha perkebunan tersebut, yaitu: · Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan · Usaha budidaya tanaman perkebunan yang. Usaha Budidaya Perkebunan . Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai. 4. Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia mendesak, pemerintah transparan dalam penataan ulang. Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. c. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa. financial feasibilty . Aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian meliputi 5 sub sektor yaitu Aplikasi Izin Usaha Tanaman Pangan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Hortikultura, Izin Usaha. Sen, 24 Mei 2021. Publikasi Outlook Kopi 2022 menyajikan analisis data dan proyeksi komoditas kopi di Indonesia dan dunia, termasuk produksi, konsumsi, ekspor, impor, harga, dan kebijakan. 11. Usaha perkebunan sawit di Kalimantan akan sangat menguntungkan dengan berbagai manfaat yang ada. Ulasan Lengkap. Usaha perluasan perkebunan ini nampaknya sejalan dengan proses ekspansi dan pasifikasi kekuasaan . 000/tahun. Terhubung Dede Irawan KTU di PT. Perkebunan Buah Kelapa Sawit. Perkebunan. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Permentan/OT. Hasil Perkebunan adalah semua produk TanamanUsaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan terus memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait pentingnya perizinan usaha perkebunan. Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan ci ngan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. dimaksud dallam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 35 ayat (2) dalam bentuk. Ketentuan Terbaru Izin Usaha Perkebunan. 947 ha/unit usaha, (2) Tatanan dan kebijakan di bidang agraria tidak kompatibel dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakat, (3) Sistim administrasi pertanahan belum tertib, terutama. Peluang usaha perkebunan ini juga tak kalah dengan bisnis kayu jati. Kata kunci : Perkebunan kelapa sawit Gerbang Serasan, fungsi keuntungan Cobb- Douglas, keuntungan maksimal, skala usahaDirektur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Prayudi Syamsuri mengatakan, pengawasan dalam perppu itu dilakukan sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan. Produk Izin Usaha Perkebunan. Kini Klaster Usaha Binaan yang diketuai Komang memiliki anggota 19 orang yang mengelola luas perkebunan sekitar 20 hektar. Izin usaha perkebunan sawit merupakan salah satu perizinan yang harus dimiliki oleh pemilik usaha yang akan bergerak di bidang pertanian. Dengan terbitnya beberapa regulasi ini, seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikasi ISPO, termasuk pekebun yang dapat dibiayai dari. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disingkat. Dengan memiliki izin,. acelaw. Pencurian dalam UU Perkebunan. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan. Jadi daripada terpaku pada hal tersebut. Sementara itu, pelaku usaha pekebun baru diwajibkan mengurus sertifikasi ISPO pada tahun 2025. Soal pencabutan izin tambang, kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan sampai hak guna usaha perkebunan yang diumumkan Presiden Joko Widodo, sudah tahun berlalu tetapi belum terdengar lagi bagaimana perkembangannya. Perkebunan merupakan andalan devisa penerimaan Negara di Sektor pertanian, untuk itu keberadaan usaha perkebunan perlu mendapat perhatian serius dari Negara. Wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Permentan 98/2013. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang berbunyi : “Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan atau usaha industri pengelolaan hasilShare berita:Bandung, Mediaperkebunan. acelaw. penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan. Pada prinsipnya terdapat dua jenis utama perkebunan di Indonesia, kelapa sawit dan kayu. memang untuk menghasilkan pohon yang bisa dideres (pemanenan getah karet) butuh waktu 4 sampai lima tahun. Skala tertentu adalah usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, 1. Tetapi pola integrasinya yang ada belum optimal. Data utama yang digunakan adalah data primer dan didukung dengan data sekunder. 375. Perkebunan teh. BEBERAPA BENTUK USAHA PERKEBUNAN Merujuk kepada sifat sifat tanaman perkebunan dapat dibedakan atas : 1. KATEGORI KELAS III : PT SENTOSA KALIMANTAN JAYA. Bahan Bakar. Penentuan KBLI 01261 sebelum melaksanakan Perkebunan Buah Kelapa adalah hal yang wajib disebabkan saat ini pemerintah telah mensyaratkan izin usaha berdasarkan risiko. Tipe 2: 1. Tanaman organik merupakan sayuran dan buah-buahan yang. 11. Perusahaan Perkebunan Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha adri instansi yang berwenang dalam. 5. Kewajiban ISPO ini diatur dalam Perpres 44/2020 dan Permentan 38/2020. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Sadino menjelaskan,. 15. Perkebunan merupakan salah satu yang penting dalam struktur perekonomian saat ini, juga sebagai mata rantai dalam dunia usaha yang utama, perkebunan sangat memberi arti yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. KOMPAS. Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dilaksanakan Sejak tahun 2009. Hasil Penilaian Usaha. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018. Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku. Mayjen Bambang. 19 Jun 2020 | SLN “Terdapat tiga jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan” Di Indonesia menjalankan usaha perkebunan menjadi salah satu peluang. 1. 10. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian. Izin Tetap Usaha Perkebunan (I TUP) adalah izin usaha perkebunan yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan usaha perkebunan secara tetap sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB. Kementan juga memastikan bahwa pembatasan penggunaan lahan untuk usaha perkebunan pada delapan komoditas strategis hanya berlaku bagi perizinan usaha yang terbit setelah PP nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian diberlakukan pada 2 Februari 2021. Substratum adalah lapisan tanah mineral di bawah gambut yang menentukan kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan. KATEGORI KELAS I : PT REA KALTIM PLANTATIONS. Jasa manajemen perkebunan sawit biasanya juga memberikan pendidikan tentang pengelolaan lahan dengan cara yang baik. Aturan baru ini memiliki sejumlah pasal yang mengakomodir putusan MK 138/2015 mengenai pengujian UU. com - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengatur penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam klaim Kawasan hutan, khususnya sesuai ketentuan Pasal 110A. Padahal, UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) pasal 7 mengatur adanya larangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang melampaui batas. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan b. menjadi beberapa wilayah perkebunan dengan luas areal tanam dan komoditas yang berbeda, yang jika ditinjau dari skala ekonomis usaha perkebunan belum dapat dikatakan perkebunan besar karena luas lahan yang ditanam tidak memungkinkan tercapainya hasilyang dapat disetarakan dengan perkebunan besar lainnya pada saat itu. Lahan perkebunan merupakan lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa. Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat. Perizinan Usaha Perkebunan. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. (Pasal 8 ). DASAR HUKUM 1. Perpres No. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan10. 30200: Industri Lokomotif Dan Gerbong KeretaIzin usaha perkebunan Terpenuhi Perolehan lahan usaha per-kebunan Terpenuhi Hak atas tanah Tidak terpenuhi Fasilitasi pembangunan ke-bun sekitar Tidak terpenuhi Lokasi perkebunan sesuai RT/RW Terpenuhi Tanah terlantar Terpenuhi Sengketa lahan Terpenuhi Bentuk badan hukum Terpenuhi Sumber: Hasil observasi, 2017. Rencana aksi strategi ini, adalah: 1) Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai SDM, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan. Aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian meliputi 5 sub sektor yaitu Aplikasi Izin Usaha Tanaman Pangan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Hortikultura, Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Obat Hewan. Perlu diketahui, faktanya perkara Hak Guna Usaha perkebunan masih menjadi isu di lapangan dimana prakteknya punya aturan yang tak selaras. Memiliki lahan pertanian yang luas rasanya sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan peluang usaha perkebunan untuk diolah sehingga menghasilkan barang dan jasa yang ditanam. dan (3) menilai kelayakan usaha perkebunan kelapa sawit rakyatdi Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat. 0. 4. Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak; 6. Pemerintah RI telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan. Pilih saja rempah yang dapat ditanam di rumah, agar. Agar bisa bertahan dan mendapatkan keuntungan maksimal, ada beberapa contoh usaha perkebunan kreatif sebagai inspirasi. Meski demikian, untuk memulai bisnis tersebut Anda perlu memikirkan tanaman perkebunan jenis apa saja, yang mampu menghasilkan untung melimpah ketika panen. 000 (sepuluh ribu) Hektar sampai dengan 100. Jika dilihat dari segi pengelolaannya,. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan. bisnis 6 Juli 2023 21:34 WIB. Untuk mendapatkan data BPS silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Wonosobo, Jl. com, JAKARTA — Produk-produk dari kelapa sawit menjadi komoditas penopang ekspor non migas Indonesia. 000 x Rp2. Kalimantan Timur No. 454. Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha adri instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. MANAJEMEN Kelompok 2 A. Mengalihkan lahan perkebunan dari segala usaha perkebunan yang spesifik. No Nama C:phi_vai08ahan rpermen binawas5aGust08LAMPIRAN 2 permentan binawas No. usaha perkebunan dengan skala tertentu. Rempah rempah ini ternyata disukai banyak orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Padahal kegiatan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal. Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi mengatakan, setuju terhadap usulan sejumlah pihak terkait pembatasan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.